Hamzah Haz: Amalkan Pancasila, Sila I, Agar Kita Mendapat Berkah Allah

MPR RI

Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan MPR, menurut Hamzah Haz sudah tepat, tinggal bagaimana aksi nyatanya lebih konkret. Ditambahkan oleh pria asal Kalimantan Barat itu, bangsa ini mengalami carut marut karena kurang ingat kepada Allah.

Pada tanggal 24 Mei 2012, sekitar Pukul 10. 45 WIB, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, mengunjungi kediaman Wakil Presiden Periode 2001-2004, Hamzah Haz, di Jl. Patra Kuningan XV, Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan Lukman Hakim Saifuddin yang didampingin Kabiro Setpim MPR, Aip Suherman, ke kediaman Hamzah Haz dalam rangka menyampaikan undangan khusus peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang akan diselenggarakan oleh MPR pada 1 Juni 2012.

Kedatangan Lukman Hakim Saifuddin diterima dengan ramah oleh mantan Ketua Umum PPP itu di ruang yang biasanya dirinya menerima tamu. “Kami menginformasikan kegiatan MPR yang saat ini massif dilakukan adalah mensosialisasikan 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Lukman Hakim Saifuddin.

Lebih lanjut dikatakan, praktis setelah BP7, Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dibubarkan, praktis tidak ada lembaga atau badan yang mengangkat dan mensosialisasikan Pancasila. “Untuk itu MPR mengisi kekosongan ini sebagai lembaga negara yang mensosialisasikan masalah-masalah dasar dan ideologi negara,” ujarnya.

Menurut pria yang juga politisi PPP itu, berdasarkan UU. No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR. DPD, DPRD, tugas MPR adalah mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945. “Tugas ini kemudian kita populerkan dengan istilah 4 Pilar,” ungkapnya. Metode untuk mensosialisasikan 4 Pilar dikatakan beragam. “Salah satunya kami mentradisikan setiap tahun mengundang tokoh-tokoh besar untuk menyampaikan pandangannya tentang Pancasila dalam peringantan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945,” ujarnya.

Bila dalam tahun 2011, pimpinan MPR mengundang para Presiden Indonesia untuk menyampaikan pandangannya tentang Pancasila, maka pada tahun ini, Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum KWI, dan Ketua Umum PGI, diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tentang Pancasila. “Pada 1 Juni 2012, Kami mengharap Bapak Hamzah Haz untuk sudi datang dalam peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945,” harap Lukman Hakim Saifuddin.

Mendapat tamu dari pimpinan MPR, Hamzah Haz merasa bahagia. Dalam kesempatan itu Hamzah Haz menggunakan waktu yang ada juga untuk memberi wejangan. Dituturkan bangsa Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan alam yang melimpah dan aturan moral yang sempurna. “Namun mengapa kondisi bangsa kok seperti saat ini?” tanyanya. Sebenarrnya tidak masuk akal bila kita memiliki sumber daya alam yang melimpah namun rakyat miskin, demikian pula kita memiliki Pancasila namun akhlak bangsa ini sangat merosot.

Menurut pria kelahirang Ketapang, Kalimantan Barat, itu kondisi bangsa ini sangat jauh berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Di mana saat ini anarkhisme di mana-mana, orang tidak menghargai hukum, anak yang tidak patuh pada orangtuanya. “Anarkhisme lebih berbahaya daripada KKN,” paparnya.

Kilas balik diceritakan bahwa dulu pernah Presiden Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila di PBB. Pancasila inilah yang menurut Hamzah Haz yang membedakan Indonesia dengan negara lain.”Sila I yang membedakan Indonesia dengan negara lain,” ujarnya. Sila I membedakan karena di sini tegas menyatakan bahwa bangsa ini menyatakan ber-Tuhan, sedang sila-sila lainnya, seperti kemanusiaan dan keadilan, semua negara juga memperjuangkan.

Sebagai negara yang menyatakan ber-Tuhan maka negara mengurusi agama, dengan operatornya Kementerian Agama. “Di Timur Tengah pun urusan agama tidak diurus negara,” ungkapnya. Sila I perlu ada sebab menurut Hamzah Haz untuk menunjukan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beragama. “Sila I supaya kita ingat dan takut kepada Allah,” tambahnya. Bagi Hamzah Haz Pancasila sudah final. “Tinggal bagaimana Sila I dilaksanakan supaya kita mendapat berkah dari Allah,” paparnya. “Pengamalan Sila I kurang nampaknya,” ujarnya lagi. Kondisi bangsa Indonesia yang saat ini carut marut, menurut pria yang pernah menjadi Menkokesra itu karena kita kurang ingat kepada Allah. Untuk itu yang paling konkret dalam sosialisasi 4 Pilar adalah aksi nyatanya. Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan oleh MPR bagi Hamzah Haz dikatakan sudah tepat, namun lagi-lagi ia mengatakan, “Tinggal mengimplementasikan secara konkret,” tegasnya.

Seminar Nasional 4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Kalimantan Selatan

Seminar Nasional 4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) kerjasama MPR RI dengan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary di Kalimantan Selatan. Mengangkat tema Urgensi dan Relevansi Pembentukan Badan Pengkajian dan Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Salah satu pembicara dalam seminar in adalah Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI Drs. H. A. Muqowam ( tiga dari kanan)

Sumber : mpr.go.id

Seminar Nasional Provinsi Bengkulu

Seminar Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan ernegara diadakan atas kerjasama MPR dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), 5 April 2012, dengan tema Reformulasi Model GBHN: Upaya Mewujudkan Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Salah satu pembicara pada seminar tersebut adalah Bapak Drs. H. Wan Abu Bakar (nomor dua dari kiri) dari Fraksi PPP MPR RI

Sumber : mpr.go.id

Wan Abubakar: Pembangunan Harus Terpadu dan Terarah

Dalam sosialisasi 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, melalui metode seminar, anggota MPR dari Fraksi PPP, Wan Abubakar, mengupas banyak tentang arah pembangunan. Seminar yang diadakan atas kerjasama MPR dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), 5 April 2012, dengan tema Reformulasi Model GBHN: Upaya Mewujudkan Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, itu dihadiri 200 peserta yang datang dari civitas akademika (UMB), politisi, LSM, birokrat, dan akademisi.

Dalam seminar itu Wan Abubakar memaparkan, dengan adanya amandemen UUD Tahun 1945 di mana terjadi perubahan kedudukan MPR dan Presiden. Amandemen tersebut juga mengakibatkan tidak ada penyusunan GBHN yang dilakukan oleh MPR. ‘Haluan’ negara diganti dengan UU. No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun. RPJP ini kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, dan program pembangunan dari Presiden terpilih. “Di tingkat daerah, pemerintah daerah harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM, dengan merujuk pada RPJP nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh mantan Wakil Gubernur Riau itu, RPJP disusun, saat seseorang mencalonkan diri menjadi Presiden. Kemudian dijabarkan, apabila yang bersangkutan memenangi pemilu. Dalam proses selanjutnya, RPJP itu senantiasa dievaluasi.

Diakui, setelah kurang lebih 12 tahun, negara tanpa GBHN, muncul lagi wacana untuk menghidupkan kembali haluan negara itu sebagai landasan arah perencanaan pembangunan nasional. Tidak adanya GBHN dalam sistem perencanaan pembangunan menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan, akankah diperoleh gambaran mengenai arah dan tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang, dan kapan tujuan itu bisa tercapai.

Diungkapkan oleh Wan Abubakar, jika GBHN dihidupkan kembali melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945, mengundang konsekuensi undang-undang pemilihan Presiden terutama mengenai mekanisme pemilihan Presiden secara langsung. Karena dengan menghidupkan kembali GBHN maka MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan mempunyai kewajiban untuk memilih kembali Presiden di samping membuat dan menetapkan GBHN. “Konsekuensi inilah yang kemungkinan tidak bisa diterima oleh rakyat Indonesia, sebab hal ini dianggap tidak demokratis dan berlawanan dengan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Menghadapi yang demikian, Wan Abubakar mengajak kita untuk perlu memikirkan kembali bentuk perencanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan kondisi rakyat dan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. “Perencanaan pembangunan nasional harus mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah  NKRI,” tegasnya.

Sumber : www.mpr.go.id

Catatan Fraksi PPP MPR RI atas Buku Panduan Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

CATATAN FRAKSI PPP MPR RI

ATAS

BUKU PANDUAN PEMASYARAKATAN

EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

 

Team Kerja sosialisasi yang merupakan perwakilan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya di sebut kelompok kerja team sosialisasi. Tugas pertama dan utama dari kelompok kerja team sosialisasi yaitu melakukan perbaikan-perbaikan atas buku panduan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang selama ini digunakan dan dijadikan panduan materi sosialisasi oleh Anggota MPR maupun kelompok masyarakat. Perbaikan buku yang dilakukan oleh team kerja dimaksudkan agar adanya kesinambungan nilai-nilai historis, metodologi, dan sistematika dalam penulisan. Agar masyarakat tidak salah dalam memahami nilai-nilai berbangsa dan bernegara, sebagaimana tujuan dari program sosialisasi empat pilar yang dilakukan oleh anggota MPR sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu peraturan yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e Perturan Tata Tertib  MPR.

 

Melalui berbagai kajian dan diskusi secara komprehensif yang dilakukan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI, masih terdapat berbagai kekeliruan dalam penggunaan istilah, metode dalam penulisan serta sistematika penulisan yang masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Hal ini dimaksudkan agar buku panduan yang akan digunakan selama Anggota MPR dan Kelompok Masyarakat melakukan sosialisasi tidak mendapatkan informasi yang bersifat subyektif, akan tetapi diperlukan materi yang bersifat obyektif, netral dan tidak memberikan informasi yang salah agar selalu dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Berikut beberapa catatan dari FPPP MPR yang terdiri atas tiga bagian yang harus diperbaiki.

 

Pertama, Penggunaan Istilah dan kesinambungan nilai-nilai historis. Dalam penggunaan istilah dan kesinambungan nilai-nilai historis adalah sebagai sebuah kesepakatan bersama bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya sendiri, sejarah menjadi semacam tolak ukur kesuksesan di masa depan. Bangsa yang tidak pernah menoleh ke belakang, atau tidak mau mempertimbangkan masa lampau, tidak akan dapat mencapai dan menggapai tujuan di masa depan. Alasannya adalah karena sejarah merupakan saksi sekaligus bukti yang tidak saja menggambarkan realitas (kenyataan) dan kenangan-kenangan indah, tapi juga menyuguhkan kebenaran peristiwa yang bisa dijadikan pedoman hidup bagi masa kini, dan bahkan, bagi masa depan kelak.

Sesungguhnya, setiap pembicaraan tentang problema-problema interpretasi sejarah dan sintesis bahan-bahan sejarah menjadi suatu kisah yang berhubungan ke dalam historiografi Indonesia modern, menjuru kepada persoalan-persoalan tentang subjektivitas dan objektivitas. Pernyataan istilah secara historis merupakan pernyataan yang harus mengambarkan fakta-fakta historis atau seperti juga bisa dikatakan sebagai keadaan pada masa silam. Masa silam adalah keseluruhan keadaan itu. Bukan sebagai pernyataan mengenai keadaan itu. Jelasnya, peristiwa historis bersifat faktual bukan tekstual.

Beberapa catatan kami seperti dalam penggunan istilah “ideology”, banyak istilah ideology yang disusun secara tidak konsisten dan menyimpang dari fakta sejarah. Misalnya, penggunaan kata Ideologi Nasional, Pancasila sebagai Ideologi dan dasar negara [1]. Menurut fraksi PPP sebaiknya dikembalikan pada saat Soekarno menyampaikan pidato dan agenda pembahasan BPUPKI yaitu “Dasar Negara” tidak menggunakan istilah “kata” Pancasila sebagai ideology.

Sisi lain, menyangkut kesinambungan nilai-nilai sejarah, ada beberapa catatan dari FPPP karena deskripsi sejarah dalam buku panduan banyak yang tidak menggunakan buku-buku primer, selain itu tokoh yang digunaka tidak mencerminkan lima aliran politik yang terlibat dalam berbagai persidangan selama sidang-sidang bPUPKI dan PPKI. Semestinya yang tergambarkan dalam buku panduan dapat memberikan informasi historis bersifat factual. Fakta factual, berdasarkan data-data primer sebaiknya bukan menggunakan “penafsiran orang/ahli/pakar” karena akan mengaburkan makna secara faktual yang didasari karena kesalahan dalam bentuk tekstual.

Kedua, Metode Penulisan. Pendekatan dalam penulisan buku panduan, tidak mencerminkan adanya pendekatan-pendekatan yang umum nya berlaku dalam dunia ilmiah atau penulisan lainnya. Sehingga penekanan konten dalam buku tidak terukur dan terkesan hanya memenuhi kewajiban. Ke khawatiran kami, saat buku tersebut di publish akan menuai kontraproduktif. Sebaiknya buku tersebut di serahkan ke dunia akademis untuk dilakukan uji materiil untuk mencapai hasil maksimal dan dapat dipergunakan untuk waktu yang lebih lama.

 

Ketiga, Sistematika Penulisan, Sistematika penulisan, kami melihat adanya rangkaian sistematika yang hilang, adanya redaksi atau pembahasan yang ditulis secara berulang-ulang, adanya ketidak koherensinya antara satu paragraph dengan paragraph lainnya serta tidak konsistennya jumlah halaman setiap bab dan penjelasan isi bab.



[1] Penggunaan istilah-istilah Pancasila sebagai ideology dan Pancasila sebagai ideology dan dasar negara bisa dilihat pada halaman 3, 6, 11, 12, Bab II halaman 25, 41, 83, 84, 86, 89, dan 96.

Lukman Hakim Saifuddin: Pemilu Merupakan Manifestasi Kedaulatan Rakyat MPR RI

 

Foto : MPR

 

MPR – Senin, 26/03/2012
Pemilu saat ini menjadi isu dan wacana hangat yang banyak diperbincangkan berbagai elemen masyarakat, hal ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang tinggal dua tahun lagi. Banyak silang sengketa dan hal-hal yang kontroversial muncul pada penyelenggaraan pemilu yang lalu, yang menjadi pokok utama pembahasan.

Walaupun banyak perdebatan dan berbagai isu kontoversial terkait pemilu dan penyelenggaraan pemilu, MPR RI melihat dari sisi konstitusional bahwa esensi pemilu yang perlu digaris bawahi dan perlu dicamkan secara betul-betul oleh seluruh rakyat Indonesia adalah, pemilu merupakan pengejawantahan sila ke-4 dari Pancasila dan pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, yang harus dilaksanakan dengan baik jujur dan adil.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, dalam acara “Dialog Pilar Negara : 4 Pilar Dalam Aksi dan Implementasi dengan tema ‘Menyiapkan Pemilu Yang Jujur, Adil dan Demokratis”, di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).

“Bentuk riil manifestasi rakyat kedaulatan rakyat bisa dengan atau melalui perwakilan (DPR), atau bisa dengan permusyawaratan (rakyat bermusyawarah). Cara bermusyawarahnya rakyat, dengan memberikan suaranya melalui pemilu. Untuk itulah dalam menyampaikan hak suaranya, jangan sampai terjadi distorsi atau penyimpangan dalam pengelolaan suara rakyat. Suara rakyat harus benar-benar dijaga,” ujar Lukman.

Pengamat pemilu/anggota KPU Hadar Nafis Gumay, yang dalam kesempatan tersebut didaulat menjadi salah seorang narasumber utama, mengatakan bahwa secara sederhana penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis adalah pemilu yang hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan rakyatnya.

“Menurut saya, penyelenggaraan pemilu nanti harus mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika),” tandasnya.